Tanggung Jawab Dokumen Lingkungan Penyewa Gerai di Mal: Apakah UKL-UPL Wajib Dibuat Mandiri?
Ekspansi bisnis ritel ke pusat-pusat perbelanjaan di tahun 2026 menuntut pemahaman yang jernih mengenai regulasi lingkungan hidup. Salah satu poin krusial bagi pelaku usaha (penyewa) adalah kewajiban kepemilikan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Banyak calon penyewa khawatir akan beban biaya dan birokrasi jika harus menyusun dokumen ini secara mandiri. Berikut rangkuman […]
Kedaulatan Hukum dalam Kasus Pembunuhan Antar WNA di Bali: Tinjauan Asas Teritorial KUHP
Peristiwa tragis yang melibatkan dua Warga Negara Asing (WNA) asal Brasil sebagai tersangka pembunuhan terhadap seorang warga Belanda di Bali pada Maret 2026, memicu diskusi mendalam mengenai penerapan hukum pidana bagi warga asing. Dalam perspektif hukum internasional dan nasional, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana Indonesia menegakkan kedaulatan yurisdiksinya. Berikut analisis hukum terkait mekanisme penanganan […]
Asas Ne Bis In Idem dalam Sengketa Tanah: Menjamin Kepastian Hukum Atas Objek yang Telah Diputus
Perkara pertanahan sering kali memicu konflik berkepanjangan yang melibatkan emosi dan materi yang tidak sedikit. Salah satu tantangan hukum yang sering dihadapi pemilik lahan di tahun 2026 adalah munculnya gugatan berulang atas objek tanah yang status hukumnya sudah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam kondisi ini, asas Ne Bis In Idem hadir sebagai instrumen hukum untuk memberikan […]
Seluk-Beluk PTKP: Mengoptimalkan Pengurang Pajak Penghasilan secara Legal
Dalam sistem perpajakan Indonesia tahun 2026, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap menjadi instrumen vital yang menjamin keadilan bagi wajib pajak orang pribadi. PTKP pada dasarnya adalah besaran penghasilan yang menurut undang-undang tidak dikenakan pajak, yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan dasar wajib pajak dan keluarganya. Berikut rangkuman aspek yuridis dan praktis mengenai penerapan PTKP dalam […]