Pidana Alih Fungsi Lahan di Bali: Analisis Perda No. 4 Tahun 2026 Terkait Pelestarian Sawah
Provinsi Bali secara resmi telah memperketat pengawasan terhadap ruang wilayah melalui pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026. Langkah berani ini diambil untuk mengerem laju alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan hunian komersial atau vila yang kian masif. Yang membedakan aturan ini dengan regulasi sebelumnya adalah adanya ancaman sanksi pidana yang tegas bagi para […]
Bisnis Tanpa NIB di Tahun 2026: Ancaman Sanksi Administratif hingga Penutupan Operasional
Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah mengubah lanskap perizinan berusaha di Indonesia. Di tahun 2026, Nomor Induk Berusaha (NIB) telah ditetapkan sebagai identitas tunggal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga korporasi besar. Namun, masih banyak ditemukan pelaku usaha yang beroperasi tanpa memiliki legalitas dasar ini. Berikut […]
Kekuatan Pembuktian Putusan Perdata dalam Persidangan Pidana: Sebuah Analisis Yuridis
Dinamika hukum di Indonesia tahun 2026 sering kali mempertemukan dua ranah hukum yang berbeda dalam satu objek sengketa. Persoalan klasik yang sering muncul adalah bagaimana posisi sebuah putusan perdata ketika digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Apakah hakim pidana wajib mengikuti hasil putusan perdata tersebut? Rangkuman esensi hukum mengenai kekuatan pembuktian lintas ranah ini. […]
Asas Praduga Tak Bersalah: Fondasi Perlindungan Hak Asasi dalam Peradilan Pidana
Dalam hiruk-pikuk penegakan hukum di Indonesia tahun 2026, istilah “Asas Praduga Tak Bersalah” (Presumption of Innocence) tetap menjadi benteng pertahanan terakhir bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum. Asas ini bukan sekadar kalimat normatif, melainkan instruksi yuridis yang mewajibkan seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menahan diri dari memberikan penghakiman dini. Berikut kami […]